UPDATECEPAT.COM – JAKARTA, 27 Juli 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan, sementara 883 dapur MBG disuspensi secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar dan melanggar ketentuan yang berlaku.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga integritas pelaksanaan program nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini, 27 Juli 2026, Badan Gizi Nasional mengambil sikap tegas. Kami memberhentikan 261 pegawai non-ASN serta mensuspensi 883 dapur secara permanen. Keputusan ini muncul untuk menjaga integritas institusi. Pelanggaran serta ketidakdisiplinan tidak mendapat tempat di BGN,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Senin (27/7).
Meski ratusan dapur dihentikan operasionalnya, Sudaryono memastikan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat tetap berjalan normal. Menurutnya, layanan akan dialihkan ke dapur terdekat sehingga tidak mengganggu pemenuhan gizi anak-anak.
“Penutupan ratusan fasilitas tidak akan mengganggu layanan distribusi makanan. Beban pasokan langsung dialihkan pada dapur terdekat,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok pangan.
“Pemenuhan gizi anak-anak berjalan beriringan dengan perputaran ekonomi lokal serta pembukaan lapangan kerja baru. Kita pastikan semua elemen menerima manfaat maksimal. Everybody happy,” ucapnya.
Ia menambahkan, BGN tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kredibilitas program.
“Karena integritas program nasional pantang dikompromikan,” tegas Sudaryono.
BGN memastikan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara MBG akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai standar keamanan pangan, kualitas layanan, serta prinsip tata kelola yang baik. (HJK)
