UPDATECEPAT.COM – KOTA MALANG, 26 OKTOBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meninjau langsung penanganan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, Kota Malang, Minggu (25/10).
Dalam tinjauannya, Gubernur Khofifah mengapresiasi kerja keras petugas dan relawan sekaligus menegaskan bahwa keselamatan personel harus menjadi prioritas utama selama proses pemadaman berlangsung.
Kebakaran yang terjadi sejak Rabu (21/10) itu berdampak pada area sekitar 15,5 hektare. Hingga Minggu siang, upaya pemadaman masih terus dilakukan karena kepulan asap masih terlihat dari sejumlah titik. Api diduga masih menyimpan bara di bagian dalam tumpukan sampah sehingga membutuhkan penanganan khusus.
Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah bekerja keras menangani kebakaran tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pemadaman di area timbunan sampah memiliki risiko tinggi.
Selain bara api yang dapat tersembunyi di bagian dalam, kondisi tumpukan yang tidak stabil berpotensi menyebabkan ambles dan membahayakan personel yang bekerja di atasnya.
“Terima kasih kita kepada relawan yang sangat luar biasa. Kita masih melihat relawan sangat banyak sekali di sana. Mereka harus menanggung risiko yang berat. Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat, jangan ada yang melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun di area yang bisa berdampak pada terjadinya kebakaran,” ujarnya.
Khofifah menekankan, upaya pemadaman harus dilakukan dengan memperhitungkan kondisi lapangan dan risiko yang mungkin dihadapi petugas. Keselamatan personel menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode penanganan, termasuk ketika petugas harus menjangkau bagian dalam tumpukan sampah yang masih menyimpan bara.
Khofifah menjelaskan, pemadaman kebakaran di TPA Supit Urang tidak cukup dilakukan dengan menyiram permukaan tumpukan sampah. Petugas perlu mengurai timbunan terlebih dahulu agar air dapat menjangkau sumber panas di bagian dalam, kemudian melakukan penyiraman dan pendinginan secara berulang pada titik-titik yang masih mengeluarkan asap.
“Kalau tidak ada hujan signifikan yang membasahi, bagian atas mungkin sudah disiram, tetapi di bawah masih ada bara atau sekam. Sumber asapnya banyak sekali,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, upaya pemadaman dilakukan melalui penyemprotan menggunakan selang dan dukungan operasi udara atau _water bombing_ dengan helikopter. Bantuan dari udara dibutuhkan untuk menjangkau titik-titik yang masih mengeluarkan asap sekaligus membantu proses pendinginan di area yang sulit ditangani secara manual.
Khofifah menyebutkan, dukungan water bombing untuk penanganan kebakaran TPA Supit Urang mulai diperoleh pada Jumat (23/10). Pada Minggu (25/10), operasi udara kembali dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kebutuhan penanganan di sejumlah wilayah yang juga mengalami kebakaran.
“Kita lihat hari ini ada water bombing. Ini tidak mudah hari ini untuk bisa mendapatkannya, karena sekian banyak daerah membutuhkan hal yang sama. Kita baru mendapatkan dukungan water bombing ini tanggal 23 kemarin pukul 11.00 WIB. Hari ini pun rencananya untuk karhutla di salah satu gunung di Jawa Timur,” jelasnya.
Berdasarkan laporan perkembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur pada Minggu pukul 18.00 WIB, helikopter PK-DBM dengan kapasitas bucket 1.000 liter telah melaksanakan 21 kali pengeboman air atau water bombing, dengan total 21.000 liter air. Dengan rincian sortie 1 sebanyak 6 kali WB yaitu 6.000 liter, sortie 2 sebanyak 8 kali WB yaitu 8.000 liter, dan sortie 3 sebanyak 7 kali WB yaitu 7.000 liter.
Khofifah menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Malang dan unsur terkait untuk mengoptimalkan penanganan. Sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, instansi teknis, serta relawan diperlukan agar pemadaman berjalan efektif tanpa mengabaikan keselamatan personel.
Di tengah upaya pemadaman, Khofifah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran lain secara sembarangan, terutama saat kondisi cuaca kering. Menurutnya, tindakan pencegahan menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat meluas dan membahayakan masyarakat maupun petugas.
“Dari potensi yang bisa kita maksimalkan untuk penyelamatan semuanya, kita juga harus menghindari risiko yang bisa terjadi apabila tidak melakukan kewaspadaan,” tuturnya.
Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim telah melakukan berbagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak sebelum puncak musim kemarau. Upaya tersebut mencakup koordinasi lintas sektor, penyiagaan personel, penguatan mitigasi, serta dukungan operasi pemadaman sesuai kebutuhan di lapangan.
Rangkaian langkah itu dimulai melalui rapat koordinasi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Negara Grahadi pada 27 Maret 2026. Selanjutnya, pada 7 April 2026, Pemprov Jatim menggelar koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk membahas strategi mitigasi dampak El Niño 2026–2027 bersama Forkopimda, kepala daerah, Kementerian Kehutanan, Perhutani, BPBD, dan BMKG.
Pada 26 Mei 2026, Gubernur Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan prediksi musim kemarau yang lebih kering di sejumlah wilayah serta kebutuhan penanganan yang cepat, tepat, dan terpadu.
Upaya kesiapsiagaan kemudian dilanjutkan melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur pada 29 Juni 2026 yang memuat arahan mitigasi kepada bupati dan wali kota. Pada 21 Juli 2026, Pemprov Jatim juga menggelar apel siaga BPBD se-Jawa Timur di Pacitan sebagai bagian dari penguatan kesiapan personel dan peralatan.
Ketika kebakaran melanda kawasan Gunung Bromo pada Agustus, Khofifah turut meninjau penanganan di lapangan. Pemprov Jatim juga memperkuat koordinasi untuk menghadapi peningkatan kejadian karhutla, termasuk melalui rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan di kawasan Tahura Raden Soerjo pada 20 Oktober 2026.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mencatat luas kawasan hutan terbakar selama 1 Januari hingga 30 September 2026 mencapai 11.448,63 hektare. Luasan tersebut merupakan akumulasi kejadian hingga akhir September, sementara luas terdampak kebakaran pada Oktober masih dalam pendataan dan verifikasi.
Kondisi ini menempatkan pengendalian karhutla sebagai kepentingan bersama yang membutuhkan kesinambungan penanganan dari tingkat tapak hingga pemerintah pusat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pemprov Jatim memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pengelola kawasan hutan, TNI, Polri, dan masyarakat.
Hingga akhir September, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat luas terbakar 3.531 hektare, disusul Taman Nasional Baluran 3.075,23 hektare, kawasan kelolaan Balai Besar KSDA Jawa Timur 1.993,50 hektare, dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 1.929,77 hektare. Sementara itu, luas terbakar di Tahura Raden Soerjo tercatat 642,87 hektare, Taman Nasional Meru Betiri 257,59 hektare, serta Taman Nasional Alas Purwo 18,67 hektare.
Di Tahura Raden Soerjo, kebakaran kembali terjadi sejak 13 Oktober 2026 yang sampai dengan hari ini masih tersisa 2 hotspot. Pemadaman dan pengamanan kawasan melibatkan Polisi Kehutanan, Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta masyarakat desa penyangga. Pemantauan terus dilakukan untuk memastikan perkembangan kondisi lapangan dan mencegah munculnya kembali api pada lokasi terdampak.
Keselamatan personel menjadi pertimbangan utama dalam setiap operasi. Medan terjal, keterbatasan akses, dan perubahan arah angin memerlukan pengaturan penugasan yang cermat, jalur evakuasi yang aman, serta dukungan peralatan dan logistik yang memadai. Kebutuhan dukungan udara untuk lokasi yang sulit dijangkau juga dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan operasi.
Data menunjukkan bahwa penanganan kebakaran di Jawa Timur membutuhkan kerja bersama lintas pemerintah dan masyarakat, baik untuk pemadaman maupun pencegahan. Ketersediaan dukungan udara, kesiapan peralatan, pemantauan titik api, dan perlindungan personel menjadi bagian penting dalam mengendalikan kebakaran.
Selain langkah teknis, Khofifah juga mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar spiritual melalui pelaksanaan salat istisqa untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah daerah.
Ajakan tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa yang ditetapkan pada 20 Oktober 2026.
Surat edaran itu mengajak bupati dan wali kota, pimpinan organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, ulama, tokoh agama, serta masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa, memperbanyak doa dan istigfar, serta membantu warga yang terdampak kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
Khofifah menekankan bahwa upaya menghadapi kekeringan dan kebakaran perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapsiagaan pemerintah, keterlibatan masyarakat, hingga kepedulian dalam menjaga lingkungan.
Ia berharap masyarakat semakin waspada terhadap potensi kebakaran dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. Terlebih, berdasarkan prakiraan BMKG, musim hujan di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada November hingga Februari, sehingga langkah mitigasi perlu dilanjutkan untuk menghadapi potensi bencana pada masa peralihan musim.
“Intinya, ayo kita jaga bersama alam ini. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita,” ajak Khofifah menegaskan.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk bantuan operasi udara yang turut diarahkan untuk menangani kebakaran di TPA Supit Urang.
“Seharusnya _water bombing_ menangani lokasi lain, tetapi diarahkan ke TPA Supit Urang. Penanganan kebakaran sampah ini lebih sulit jika dilakukan secara manual. Pembasahan di bagian atas saja tidak cukup karena bara api di bagian bawah juga harus dipadamkan,” ungkapnya.
Wahyu menjelaskan, berdasarkan kronologi awal, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran di sisi selatan area TPA. Kondisi angin yang kencang kemudian diduga mempercepat perambatan api ke area sekitarnya.
“Secara kronologis, asal muasal terjadinya kebakaran lalu angin nya kencang akhirnya percikan api yang diawali pembakaran sebelah selatan, hingga mempercepat pembakaran jadi lebih merambat,” lanjutnya.
Terkait penyebab kebakaran, Wahyu menyebut adanya dugaan pembakaran yang disengaja untuk membuka lahan. Namun, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penanganannya dilakukan oleh Polresta Malang Kota (GDB)
