UPDATECEPAT.COM – JAKARTA, 26 Mei 2026 — Memasuki minggu terakhir bulan kelima tahun 2026, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan realisasi belanja yang sangat masif. Data terkini per hari ini, Senin (26/5/2026), menunjukkan bahwa program yang digerakkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut telah menyerap anggaran sekitar Rp 75 triliun.
Angka pencapaian di pertengahan tahun ini langsung memicu diskusi publik yang membludak. Warganet, kalangan akademisi, hingga pelaku pasar ramai memperdebatkan apakah injeksi dana raksasa ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik, atau justru menjadi benalu baru yang menggerus ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa penyerapan anggaran Rp 75 triliun hingga akhir Mei ini berjalan sesuai target dan mekanisme yang telah dirancang. Ia menolak anggapan bahwa angka tersebut merupakan pemborosan, melainkan sebuah lompatan investasi sumber daya manusia yang menciptakan guncangan ekonomi positif (positive shock).
“Data per 26 Mei ini menunjukkan uang Rp 75 triliun itu benar-benar berputar di ekonomi riil. Ini bukan sekadar uang yang hilang, tapi langsung masuk ke kantong petani, nelayan, peternak, dan jutaan tenaga kerja lokal yang direkrut sebagai koki dan pengelola dapur. Kita sedang membangun generasi sehat sekaligus memompa konsumsi kelas bawah,” ujar Dadan dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (26/5).
Meski demikian, kekhawatiran terhadap daya tampung APBN semakin menjadi-jadi. Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menilai bahwa kecepatan belanja di bulan kelima ini harus direspons dengan perhitungan fiskal yang sangat ketat.
“Menembus Rp 75 triliun di akhir Mei itu artinya kecepatan serapannya sangat tinggi. Pertanyaan kritisnya sekarang: dari mana sisi pembiayaannya? Jika ini menggerus penerimaan negara atau menambah utang baru yang signifikan, kita harus waspada terhadap risiko crowding out effect. Artinya, ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur fisik, pendidikan, dan sektor produktif lainnya bisa tergusur,” jelas Febrio saat dihubungi pada Senin siang.
Febrio menambahkan, meski komponen Konsumsi Rumah Tangga (C) dalam rumus PDB akan terlihat gemilang berkat program ini, pemerintah harus realistis bahwa konsumsi yang didorong oleh belanja negara bersifat temporer jika tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas.
Tekanan terhadap APBN ini juga mendapat perhatian serius dari parlemen. Ketua Komisi XI DPR RI, Mustafa Kamal, mengaku pihaknya terus memantau progres penyerapan anggaran MBG secara harian. Ia menekankan bahwa parlemen tidak akan tinggal diam jika realisasi belanja ini mengganggu postur defisit negara.
“Kami apresiasi niat baik membangun gizi bangsa. Tapi hari ini angkanya sudah Rp 75 triliun. Kami di Komisi XI akan segera memanggil Kemenkeu dan BGN untuk memastikan bahwa belanja sebesar ini tidak membuat defisit APBN 2026 melenceng dari target aman kita, yakni di bawah 3 persen PDB. Efisiensi di tingkat lapangan harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada pemborosan di tengah,” tegas Mustafa.
Hingga berita ini diturunkan pada Senin (26/5/2026) malam, Kementerian Keuangan masih belum merilis laporan posisi fiskal bulanan secara utuh untuk periode Mei. Namun, berbagai indikator pasar keuangan menunjukkan bahwa investor asing sedang mengamati dengan seksama kelanjutan pembiayaan program ini, seiring dengan dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. (OTR)
