UPDATECEPAT.COM – SURABAYA, 2 April 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau 2026 terhadap sektor pertanian.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Pertanian RI terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah.
Khofifah menegaskan, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Ia meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menghadapi potensi kemarau panjang tahun ini.
“Kita harus mengantisipasi sejak awal. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” ujar Khofifah di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (2/4).
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung mulai April hingga Agustus 2026, dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Jatim mendorong sejumlah langkah konkret di tingkat daerah. Di antaranya pemetaan wilayah rawan kekeringan, pembangunan sistem peringatan dini, serta pengaktifan brigade kekeringan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi dan embung, pemanfaatan sumur dangkal, serta penggunaan teknologi pompanisasi dan perpipaan.
Upaya lain yang ditekankan adalah percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan dan berumur genjah, serta penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim dan ketersediaan air.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, petani, penyuluh, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas produksi pangan.
“Sinergi menjadi kunci. Semua pihak harus bergerak bersama agar produksi pertanian, khususnya pangan, tetap optimal,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah diminta aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya. (ZJC)
