UPDATECEPAT.COM – Makassar, 10 Juni 2026 – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi kembali memunculkan dugaan adanya praktik mafia BBM yang mengganggu distribusi energi bersubsidi. Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU hingga kesulitan nelayan, petani, dan sopir angkutan mendapatkan solar menjadi perhatian berbagai pihak.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh publik menduga kelangkaan tersebut bukan semata akibat keterbatasan pasokan, melainkan adanya penyimpangan distribusi solar subsidi kepada pihak yang tidak berhak. Dugaan tersebut mencakup penyaluran BBM bersubsidi untuk kebutuhan industri dan pertambangan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Di Sulawesi Selatan, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) telah melaporkan dugaan penyalahgunaan solar subsidi kepada aparat penegak hukum. Dalam laporannya, mereka menduga praktik tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun dan menyebabkan masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh solar subsidi. Namun, tuduhan tersebut masih berupa dugaan dan proses hukumnya masih berjalan.
Sementara itu, di Sulawesi Utara, antrean panjang kendaraan pengangkut logistik di sejumlah SPBU juga menjadi sorotan. Anggota DPR RI Christiany Eugenia Paruntu (CEP) meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan mafia solar yang dinilai turut menyebabkan terganggunya distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi tersebut merugikan masyarakat, terutama sopir truk dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan solar.
Keluhan serupa datang dari para pengemudi kendaraan angkutan yang mengaku harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan solar. Bahkan, terdapat dugaan praktik pelangsiran dan penyalahgunaan distribusi di beberapa SPBU yang dinilai memperparah kelangkaan. Dugaan tersebut menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan dapat diusut oleh aparat berwenang.
Pengamat energi menilai pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat melalui digitalisasi dan pengawasan lapangan yang lebih ketat. Pasalnya, subsidi energi diberikan negara untuk membantu sektor transportasi, perikanan, pertanian, dan masyarakat kecil, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
Praktik penyimpangan distribusi solar subsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Kelangkaan solar dapat meningkatkan biaya logistik, mengganggu distribusi barang, hingga berdampak pada harga kebutuhan pokok di berbagai daerah.
Berbagai pihak pun mendesak aparat penegak hukum, regulator, dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memperketat pengawasan rantai distribusi BBM subsidi serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan hak masyarakat atas energi bersubsidi. Di sisi lain, penyelidikan terhadap dugaan mafia solar di sejumlah wilayah Sulawesi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM subsidi. (NLO)
